Hamdan Zoelva: Jangan Ada Lagi yang Sesuka Hati Menjelekkan Islam

0
194
sumber gambar: kumparan.com

Berbagai pihak tengah mengupayakan agar di negeri ini lahir kebijakan yang bisa mengurangi atau memberantas Islamofobia. Misalnya yang dilakukan oleh Syarikat Islam pada bulan Juni 2022 lalu. Ormas ini membentuk desk Anti-Islamofobia, juga pernah mengumpulkan para ahli dari berbagai bidang guna mendiskusikan naskah RUU Anti-Islamofobia.

Sejauh ini, apa saja yang telah dilakukan oleh para ahli dan aktivis Anti-Islamofobia? Berikut ini keterangan Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH, Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015:

Apa saja yang dilakukan untuk mengupayakan adanya RUU Anti-Islamofobia?

Masalah perbedaan-perbedaan yang ada di umat ini coba untuk didiskusikan dan dicari titik temunya. Tapi hakikatnya, Anti-Islamofobia ini menjadi tema sentral kampanye dan kegiatan kita.

Islamofobia ini tidak saja datang dari luar Islam, tapi juga datang dari kalangan Islam sendiri. Hal ini mungkin karena ada perbedaan cara pandang terhadap Islam dari umat Islam sendiri. Karena itu, gerakan nasional yang kami buat akan mengajak semua pihak untuk berdiskusi, termasuk pemerintah, juga ormas-ormas Islam.

Kami ingin menjadikan hal ini sebagai isu bersama yang dirancang dan didiskusikan hingga menemukan titik temu. Kita semua tentu tidak ingin direndahkan, apakah itu agama Islam, orang Islamnya, atau institusi Islamnya. Tentu saja semua pihak harus bekerjasama agar isu jelek dan narasi Islamofobia tak terjadi di Indonesia. Ini harus dilakukan agar tidak ada lagi orang atau kelompok yang dengan sesuka hati menjelekkan Islam, bahkan membenturkan Islam dengan Pancasila.

Apa saja yang didiskusikan pada bulan Juni 2022 lalu?

Kami berdiskusi dari berbagai prespektif. Salah satunya prespektif dari hak asasi manusia. Jadi, wujud dari pelaksanaan agama itu bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, harus diberikan perlindungan.

Memang kami dalam Gerakan Anti-Islamofobia ini juga harus melihat dan mengakui adanya keragaman terhadap pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama. Tapi ada hal-hal penting yang menjadi kesepakatan bersama. Ini yang kita mau bangun. Ini penting, karena jangan sampai umat Islam itu diadu, ditajam-tajamkan dengan masalah yang harusnya tidak perlu, sehingga yang terjadi di antara umat Islam malah berkelahi.

Ini yang kita mau bangun, yakni pemaknaan terhadap Islamofobia. Diharapkan akan muncul pemetaan dari kesepakatan ini, mana yang termasuk Islamofobia, dan mana yang tidak.

Proses menuju RUU tersebut sudah sampai dimana?

Sampai hari ini kami masih dalam proses penuntasan naskah, karena kami masih mendengar dari berbagai pihak termasuk dari daerah-daerah. Kita ingin merumuskan yang tepat.

Selain itu, kita juga harus melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan itu. Termasuk Undang-undang Penodaan Agama, Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), dan undang-undang lain terkait isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Target naskah akademik RUU ini akan diselesaikan kapan?

Kami belum punya target deadline karena memang masih banyak sekali yang harus didiskusikan. Kami akan kaji dan rumuskan lebih detail dengan matang lalu disosialisasikan kembali karena banyak yang bersinggungan dengan peraturan undang-undang yang telah ada.

Menurut Anda, Islamofobia di Indonesia saat ini seperti apa?

Prespektif di dunia, Islamofobia ini kan anti-Islam dari orang luar Islam. Di Indonesia ini ada dua nih yang harus diakomodir, dari luar Islam dan ada juga dari internal Islam sendiri.

Masih banyak sekali tindakan Islamofobia. Bahkan sampai pada tahap mendegradasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), minta MUI dibubarkan, itu juga bagian dari Islamofobia. Itu merendahkan insitusi Islam.

Kemudian ada yang menganggap pesantren sebagai sumber teroris, ajarannya mau diubah-ubah, pesantren mau dibubarkan. Itu juga termasuk Islamofobia. Padahal pesantren ini kan sekolahnya pendiri bangsa, mereka banyak lulusan pesantren.

Ada pula Islamofobia terhadap orang-orangnya, misalnya mengkriminalisasi para ulama dan kyai. Persoalan seperti ini semua (institusi agama, pesantren, ulama, dan sebagainya –red) harus dilindungi dengan undang-undang.*

Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015)

Tulisan ini terbit di Majalah Suara Hidayatullah edisi Desember 2022